Menkeu RI : APBN Instrumen Negara Untuk Masyarakat

SUMENEP - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani memberikan pemaparan tentang prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan instrumen negara untuk hadir kepada masyarakat.

“APBN prioritasnya adalah membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga belanja terbesar APBN 2023 untuk pendidikan dan kesehatan, ” kata Sri Mulyani saat dialog dengan tema APBN Hadir di Seluruh Pelosok Nusantara, di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis (02/02/2023).

Baca juga: Kementerian Perhubungan Minggu Depan Tandai Pembangunan Terminal Bus Kota Tegal dengan Peletakan Batu Pertama

APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) guna memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura, sehingga diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura semakin baik.

“TKD pengelolaannya benar-benar memberikan manfaat supaya masyarakat merasakannya, karena itulah Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD bisa berjalan secara optimal, ” tutur Menkeu.

Baca juga: Bupati Asahan Hadiri Pra Musrenbang Penyusunan RKPD Provsu Zona Pantai Timur

Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040, 43 miliar atau 100, 66?ri alokasinya sebesar Rp6.994, 31 miliar. Capaian output dari TKD di antaranya bidang kesehatan yaitu Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas, Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting, Bantuan Operasional Kesehatan,  Bantuan Operasional KB, Alat Kesehatan, Pembangunan/Rehabilitasi Faskes dan Iuran BPJS. 

Sedangkan Bidang Pendidikan, yaitu Pembangunan Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, Rehabilitasi Ruang Guru, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, BOP Museum dan Taman Budaya. 

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Sumbar Setujui Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Wajib Transparan

“Bidang Infrastruktur yaitu Penanganan Jalan, Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Peningkatan SPAM, Jaringan Perpipaan, dan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan, ” terang Menkeu.

Selain itu, untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah, antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura sebesar Rp1.616, 8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan.

Baca juga: Bertabur Karya Pembangunan, Ini Uraian Prestasi Prestisius Kabupaten Barru 1 Tahun Terakhir

Selanjutnya DAK non fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440, 9 juta guna memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. Bentuk dukungan tersebut juga dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023. 

“Madura terdapat 3 Kabupaten, yaitu Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang merupakan daerah penghasil tembakau memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%) dan bidang penegakan hukum (10%). 

Baca juga: Gubernur Jambi Segera Tindaklanjuti Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

“Sedangkan, DBH Migas untuk 2 Kabupaten, yaitu Sumenep dan Bangkalan merupakan daerah penghasil migas pada 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas, ” pungkas Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM hadir bersama Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah. ( Yasik, Fer )